Sepakan – Gerakan Coblos Semua (Gercos) yang saat ini meramaikan jagat politik Indonesia merupakan sikap politik massal. Bukan hanya dilakukan oleh pendukung Anies yang disebut Anak Abah tetapi oleh seluruh warga negara yang tidak puas.
Pengamat Komunikasi Politik yang juga Ketua Umum Simpul Relawan PEJUANG Anies Baswedan (ABW) menyatakan hal tersebut, Kamis, 19 September 2004. Wujud Gercos itu ada dua yaitu mencoblos seluruh calon atau tidak mendatangi TPS pada hari-H Pilkada.
Dalam pandangannya, Gercos itu sama dengan sikap Golongan Putih (Golput) yang marak pada tahun 1970-an ketika tokohnya Arief Budiman menyerukan gerakan tolak pemilu 1971 yang dinilainya dirancang untuk memenangkan Golkar.
“Walaupun implikasi politiknya sama, Gercos tidak bisa dikaitkan dengan Anak Abah. Itu sudah menjadi kesadaran umum para pemilih di hampir seluruh wilayah Indonesia yang melaksanakan Pilkada saat ini secara bersamaan. Pilkada terbagi tiga, Pilgub, Pilwalko dan Pilbup,”:kata alumni UNJ dan IISIP Lentang Agung itu.
Hal Itu terjadi, tambahnya, karena kekecewaan dan apatisme mereka terhadap praktik demokrasi di Indonesia, terutama di Pilkada Jakarta. Rezim telah melakukan tindakan tidak terpuji tanpa moral dan etika menggagalkan Anies maju bertarung di Pilkada Jakarta.
Elektabilitas tinggi
“Bahwa memang kenyataan Relawan Anies itu banyak yang seirama dengan tingginya elektabilitas Anies. Secara bersama memang relawan yang disebut Anak Abah itu melakukan Gercos yang juga mendapat gaungnya di tengah masyarakat umum pemilih,” jelasnya lebih lanjut.
Jadi, telah terjadi kesadaran masyarakat sscara umum yang bersambung dengan sikap Anak Abah. Gercos itu adalah hak politik setiap warga negara yang bebas dan berdaulat yang harus dihormati. “Apakah sikap politik itu efektif dan berhasil, kita lihat nanti pada masa pencoblosan,” kata wanita berjilbab yang energik itu.
Ditegaskannya, Gercos adalah salah satu cara yang dibuat orang untuk menyatakan aspirasi politiknya yang tidak berkenan diatur oleh rezim. Sebuah bentuk protes massal atas tindakan berlebihan dan banal yang ditunjukkan Rezim.
“Itu tidak bisa dilakukan proses hukum dan dipidanakan. Sebab, itu merupakan hak politik yang melekat pada rakyat yang harus dihormati. Penghormatan kepada hukum harus berbanding lurus dengan kesadaran masyarakat atas hak-hak politiknya,” demikian Arini Soemardi.
